Investigasi: Empat Prajurit TNI Tersangka Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Jakarta Pusat, Kamis malam 12 Maret 2026, menjadi titik gelap bagi aktivis HAM. Andrie Yunus, Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, diserang dengan air keras oleh empat prajurit TNI dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Serangan itu meninggalkan luka bakar serius, termasuk pada mata korban. Akibatnya, masyarakat menyoroti perlindungan aktivis dan akuntabilitas militer.

Identitas Pelaku dan Status Penahanan

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengonfirmasi identitas keempat tersangka:

• Kapten NDP (Matra Angkatan Laut)

• Lettu SL (Matra Angkatan Laut)

• Lettu BHW (Matra Angkatan Udara)

• Serda ES (Matra Angkatan Udara)

Selain itu, Puspom menahan keempat prajurit di Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Mereka dijerat pasal penganiayaan berencana (Pasal 467 UU 1/2023) dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Puspom menegaskan, tim mereka meninjau rekaman CCTV dan berhasil mengidentifikasi pelaku.

Polda Metro Jaya dan Mabes TNI sempat merilis perbedaan inisial. Namun, pihak militer akhirnya memastikan semua inisial merujuk pada orang yang sama. Puspom masih menyelidiki peran masing-masing tersangka dan menelusuri kemungkinan adanya intelektual dader, pihak yang memberi perintah di balik serangan.

Proses Hukum dan Intervensi DPR

Keempat tersangka menjalani pemeriksaan intensif. Sementara itu, Komisi III DPR RI menggelar rapat khusus pada 18 Maret 2026. Oleh karena itu, DPR menekankan agar proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan. Mereka juga mendorong agar pengadilan menggelar persidangan umum untuk memastikan objektivitas.

Laporan lapangan dan kasus serupa sebelumnya (lihat https://sorotperkara.co.id/) menunjukkan bahwa pengawasan publik dan legislatif membantu memastikan kasus aparat negara diproses adil. Di sisi lain, transparansi hukum menenangkan opini publik yang mulai gelisah.

Tuntutan KontraS dan Tim Advokasi

KontraS bersama Tim Advokasi Untuk Demokrasi mengajukan tuntutan:

1. Re-kualifikasi tindak pidana: Menjerat pelaku dengan pasal percobaan pembunuhan berencana. Dampak serangan sangat fatal bagi korban.

2. Pengungkapan aktor intelektual: Meminta penyidikan tuntas terhadap rantai komando. Pelaku kemungkinan tidak bertindak sendiri.

3. Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF): Mendesak Presiden membentuk tim independen. Tujuannya, menghindari konflik kepentingan dalam penyidikan militer.

4. Transparansi peradilan: Pengadilan harus membuka persidangan dan memastikan publik bisa mengaksesnya untuk menegakkan akuntabilitas.

Selain itu, KontraS dan keluarga korban menekankan bahwa pengawasan ketat terhadap proses hukum membantu meminimalkan manipulasi internal militer.

Perlindungan Korban dan Kondisi Terkini

Komnas HAM menetapkan Andrie Yunus sebagai pembela HAM dalam bahaya. Penetapan ini membuat negara memiliki dasar hukum kuat untuk melindungi Andrie Yunus dan keluarganya.

Korban masih menjalani perawatan intensif di RSCM. Selain itu, dokter tim medis menanam kulit untuk menangani luka bakar kimia 24%, terutama pada bagian mata. Serangan ini menunjukkan ancaman yang sangat serius bagi keselamatan aktivis.

Analisis: Implikasi terhadap HAM dan Akuntabilitas Militer

Kasus ini menyoroti masalah serius. Pertanyaannya, apakah aparat militer bisa diawasi efektif saat melibatkan kekerasan terhadap aktivis? Data menunjukkan sebagian besar serangan dilakukan oleh oknum yang merasa bertindak atas nama institusi.

Oleh karena itu, langkah penting yang harus dilakukan:

• DPR dan lembaga HAM harus mengawasi secara independen

• Proses hukum harus transparan dan terbuka

• Penegakan akuntabilitas harus sampai rantai komando

Jika langkah ini diabaikan, kepercayaan publik terhadap institusi keamanan akan menurun. Kasus ini juga mudah viral dan memicu opini nasional.